Ahli waris Habib Hassan bin Muhammad Al Haddad bertemu dan berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai salat Jumat di Wisma Negara.
Habib Ali, bersama Habib Salim bertemu secara informal dengan Kepala Negara didampingi Mensesneg Sudi Silalahi dan ulama Habib Munzier Al Musawwa.
"Saya prihatin dengan peristiwa itu. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi bila ada komunikasi yang baik," kata Presiden.
Sehari sebelumnya diadakan mediasi antara ahli waris, Pemda DKI dan PT. Pelindo II yang menghasilkan sembilan kesepakatan.
Ke-9 kesepakatan itu adalah, makam Mbah Priok tidak akan dipindah. Kemudian pendopo majelis taklim dan gapura makam akan digeser posisinya agar tidak mengganggu aktivitas pelabuhan serta terminal yang berfungsi sesuai standar internasional. “Terkait posisi gapura dan pendopo majelis akan digeser ke sebelah mana, kita serahkan kepada ahli waris dan PT Pelindo serta para tokoh agama,” ujarnya.
Kesepakatan berikutnya adalah, sisa tanah yang tengah dalam sengketa akan terus dibicarakan oleh kedua belah pihak hingga ditemukan solusinya. Untuk peristiwa bentrokan massal antara Satpol PP dan warga akan diserahkan pada hukum yang berlaku. Kesepakatan berikutnya adalah perlunya mengajak serta tokoh mayarakat dan tokoh agama untuk penyelesaian masalah. Kemudian PT Pelindo menyetujui untuk membuat MoU (perjanjian) hasil pembicaraan lebih lanjut dengan ahli waris.
Berikutnya, secara administrasi PT Pelindo II akan berkomunikasi dengan pihak ahli waris melalui tembusan Komisi A DPRD DKI Jakarta. Kemudian, PT Pelindo dan Pemprov DKI akan memperhatikan orang-orang yang menjadi korban dalam bentrokan pada Rabu (14/4) kemarin. Yakni biaya berobat di rumah sakit dan juga berobat jalan para korban bentrokan akan ditanggung oleh Pemprov DKI. Kesepakatan terakhir atau kesembilan adalah, pembicaraan antara ahli waris dan Pelindo akan dilangsungkan di Komnas HAM pada Jumat (16/5).
Sedangkan kerugian terjadi di kedua belah pihak, yang dapat kita baca di harian ibukota, kerugian yang dialami Pemrov DKI Jakarta, Jumat (16/4/2010), berasal dar beberapa sarana milik Satpol PP yang dibakar sebagai berikut:
1. Truk : 24 unit x Rp 295.800.000= Rp 7.099.200.000
2. Operasional Panther : 43 unit x Rp 225.500.000 = Rp 9.696.500.000
3. Operasional KIA Pick Up : 14 unit x Rp 727.500.000 = Rp 1.785.000.000
4. Kendaraan Komando : 2 unit x 226.725.454 = Rp 453.450.000
5. Kijang : 2 unit x Rp 120.000.000 = Rp 240.000.000
6. Sepeda Motor Trail : 1 unit x 24. Rp 499.000 = Rp 24.499.000
7. Helm Antihuruhara : 575 x Rp 500.000 = Rp 287.500.000
8. Tameng Antihuruhara : 575 x Rp 979.000 = Rp 562.925.000
9. Rompi Pulset : 575 buah x Rp 4.888. 000 = Rp 2.806.000.000
Total Rp 22. 955.074.000
(sumber: detik.com)
Selain kerugian material korban manusia juga berjatuhan di kedua belah pihak yang menewaskan tiga anggota Satpol PP dan ratusan orang luka luka dari kedua pihak.
Apakah tidak sebaiknya Presiden memanggil terlebih dahulu bawahannya, Gubernir DKI, Menteri Dalam Negri, Kapolri dan mungkin ditambah Menko Polhukkam, dan berkomunikasi denga mereka untuk menjelaskan kejadian Tanjung Priok secara lengkap dan baru berbicara, tatap muka dengan ahli waris Mbah Priok?
Ataukah Presiden punya masalah komunikasi dengan jajaran dibawahnya?
Tapi itulah Presiden kita, punya gaya dan cara tersendiri untuk tampil di panggung berita.
ahh...Alangkah Lucunya (Presiden) kita.
S. Mardjono
Habib Ali, bersama Habib Salim bertemu secara informal dengan Kepala Negara didampingi Mensesneg Sudi Silalahi dan ulama Habib Munzier Al Musawwa.
"Saya prihatin dengan peristiwa itu. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi bila ada komunikasi yang baik," kata Presiden.
Sehari sebelumnya diadakan mediasi antara ahli waris, Pemda DKI dan PT. Pelindo II yang menghasilkan sembilan kesepakatan.
Ke-9 kesepakatan itu adalah, makam Mbah Priok tidak akan dipindah. Kemudian pendopo majelis taklim dan gapura makam akan digeser posisinya agar tidak mengganggu aktivitas pelabuhan serta terminal yang berfungsi sesuai standar internasional. “Terkait posisi gapura dan pendopo majelis akan digeser ke sebelah mana, kita serahkan kepada ahli waris dan PT Pelindo serta para tokoh agama,” ujarnya.
Kesepakatan berikutnya adalah, sisa tanah yang tengah dalam sengketa akan terus dibicarakan oleh kedua belah pihak hingga ditemukan solusinya. Untuk peristiwa bentrokan massal antara Satpol PP dan warga akan diserahkan pada hukum yang berlaku. Kesepakatan berikutnya adalah perlunya mengajak serta tokoh mayarakat dan tokoh agama untuk penyelesaian masalah. Kemudian PT Pelindo menyetujui untuk membuat MoU (perjanjian) hasil pembicaraan lebih lanjut dengan ahli waris.
Berikutnya, secara administrasi PT Pelindo II akan berkomunikasi dengan pihak ahli waris melalui tembusan Komisi A DPRD DKI Jakarta. Kemudian, PT Pelindo dan Pemprov DKI akan memperhatikan orang-orang yang menjadi korban dalam bentrokan pada Rabu (14/4) kemarin. Yakni biaya berobat di rumah sakit dan juga berobat jalan para korban bentrokan akan ditanggung oleh Pemprov DKI. Kesepakatan terakhir atau kesembilan adalah, pembicaraan antara ahli waris dan Pelindo akan dilangsungkan di Komnas HAM pada Jumat (16/5).
Sedangkan kerugian terjadi di kedua belah pihak, yang dapat kita baca di harian ibukota, kerugian yang dialami Pemrov DKI Jakarta, Jumat (16/4/2010), berasal dar beberapa sarana milik Satpol PP yang dibakar sebagai berikut:
1. Truk : 24 unit x Rp 295.800.000= Rp 7.099.200.000
2. Operasional Panther : 43 unit x Rp 225.500.000 = Rp 9.696.500.000
3. Operasional KIA Pick Up : 14 unit x Rp 727.500.000 = Rp 1.785.000.000
4. Kendaraan Komando : 2 unit x 226.725.454 = Rp 453.450.000
5. Kijang : 2 unit x Rp 120.000.000 = Rp 240.000.000
6. Sepeda Motor Trail : 1 unit x 24. Rp 499.000 = Rp 24.499.000
7. Helm Antihuruhara : 575 x Rp 500.000 = Rp 287.500.000
8. Tameng Antihuruhara : 575 x Rp 979.000 = Rp 562.925.000
9. Rompi Pulset : 575 buah x Rp 4.888. 000 = Rp 2.806.000.000
Total Rp 22. 955.074.000
(sumber: detik.com)
Selain kerugian material korban manusia juga berjatuhan di kedua belah pihak yang menewaskan tiga anggota Satpol PP dan ratusan orang luka luka dari kedua pihak.
Apakah tidak sebaiknya Presiden memanggil terlebih dahulu bawahannya, Gubernir DKI, Menteri Dalam Negri, Kapolri dan mungkin ditambah Menko Polhukkam, dan berkomunikasi denga mereka untuk menjelaskan kejadian Tanjung Priok secara lengkap dan baru berbicara, tatap muka dengan ahli waris Mbah Priok?
Ataukah Presiden punya masalah komunikasi dengan jajaran dibawahnya?
Tapi itulah Presiden kita, punya gaya dan cara tersendiri untuk tampil di panggung berita.
ahh...Alangkah Lucunya (Presiden) kita.
S. Mardjono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar